WEME – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak, Banten, meminta penjelasan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait makan bergizi gratis (MBG) selama bulan Ramadan, Jumat, 13 Februari 2026.
Selain BGN, DPRD juga mengundang Satuan Tugas (Satgas), Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan pengusaha.
Ketua DPRD Lebak Juwita Wulandari mengatakan, pihaknya ingin mendengar langsung penjelasan dari Korwil BGN maupun Satgas tentang bagaimana menu maupun skema pendistribusian MBG kepada siswa dan kelompok B3 (Bumil, Busui dan Balita non PAUD) selama bulan Ramadan.
“Kami ingin minta penjelasan bagaimana penyaluran MBG saat puasa. Termasuk menu dan juga kandungan gizinya tentu harus juga terpenuhi,” kata Juwita.
Politisi PDI Perjuangan ini menyampaikan, kendati MBG merupakan program Pemerintah Pusat, namun DPRD Lebak banyak menerima keluhan dan pertanyaan dari masyarakat.
“Untuk itu kami perlu mengundang pihak-pihak terkait untuk mengetahui secara detail menu dan konsep pendistribusiannya, termasuk beberapa hal yang perlu dibahas bersama untuk menjadi bahan evaluasi,” terangnya.
Sementara itu, Korwil BGN Kabupaten Lebak Asep Royani menyampaikan, MBG akan tetap berjalan saat puasa Ramadan namun akan dimulai pada tanggal 23 Februari.
“Tetap berjalan normal, hanya saja bentuk menunya berbeda karena dikhususkan memiliki daya tahan lebih awet agar bisa dimakan pada saat waktu berbuka puasa tanpa mengurangi nilai gizi dan berdampak buruk bagi kesehatan,” kata Asep.
Soal ada masukan mengenai waktu penyaluran MBG diharapkan bisa dilakukan di luar jam sekolah atau menjelang waktu berbuka, Asep mengatakan bahwa pengiriman tetap dilakukan sesuai waktu pada biasanya, yakni saat jam pelajaran sekolah.
“Pertimbangan BGN kalau dilakukan di luar jam pelajaran akan menyulitkan karena harus mengarahkan orang tua atau siswa untuk datang kembali hanya mengambil MBG. Jadi disiasati hanya pada menunya saja yang memang awet sampai waktu berbuka,” jelasnya.(Def)
